Ekspor Kayu Indonesia Perlu Dorongan Promosi

Saat ini, sebanyak 20% dari 14 juta hektare konsesi alam aktif di Indonesia telah disertifikasi oleh FSC. Pertumbuhan ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan tercepat di kawasan tropis dalam sertifikasi FSC

  • Ilustrasi kayu dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SLVK).gtf-info.com
    Ilustrasi kayu dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SLVK).gtf-info.com

    JAKARTA- Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) berharap berbagai pihak terkait dapat bekerja sama, untuk meningkatkan perdagangan ekspor produk kayu bersertifikasi dari Indonesia di pasar internasional. Pasalnya, dengan kemajuan dalam pengelolaan hutan lestari dan sertifikasi hutan, hutan produksi dapat menjadi tulang punggung kebijakan ekonomi hijau di tingkat propinsi.

    "Hutan produksi kita menghasilkan kayu yang legal dan berkualitas tinggi setiap tahun," kata Vice Chairman APHI Iman Santosa di Jakarta, Rabu (7/3) seperti dilansir Antara.

    Selain itu, ujar dia, produk hutan bersertifikat dan kegiatan sertifikasi PHL sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperbaiki dan memperkuat akses dan ekspor ke pasar luar negeri di tingkat global.

    "Meskipun kami memandang masih adanya kebutuhan untuk memperbaiki konteks operasional dalam hal pajak, peraturan ekspor dan fasilitas infrastruktur, kami juga sedang melakukan proses untuk meningkatkan upaya promosi pasar dan akses pasar melalui kerja sama," tuturnya.

    Iman berpandangan, negara lain lebih aktif dalam melakukan promosi industri kehutanan mereka. APHI pada Selasa (6/3) dikatakannya juga telah bertemu dengan berbagai pihak, guna membahas kerja sama untuk meningkatkan akses pasar dan kegiatan promosi ekspor produk kayu bersertifikasi Indonesia.

    Acara itu dihadiri oleh lebih dari 100 peserta antara lain dari badan-badan sektoral (APHI), berbagai sektor kementerian (Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), organisasi pendukung seperti Forest Stewardship Council (FSC), the Borneo Initiative, WWF, dan TFF, serta pengusaha industri kehutanan.

    Sebagai perwujudan komitmen untuk menghentikan kehilangan dan degradasi hutan, APHI lanjutnya, meminta anggotanya untuk menerapkan praktik pengelolaan terbaik dengan menyiapkan sertifikasi FSC.  skema sertifikasi hutan speeti FSC diakui secara internasional dengan mekanisme berbasis pasar untuk mempromosikan pengelolaan hutan lestari.

    Dengan dukungan dari organisasi mitra seperti The Borneo Initiative, FSC, WWF, TFF, TNC, dan WanaAksara Institute, terdapat 25 unit konsesi hutan alam Indonesia. Dengan luas cakupan 2,7 juta hektare dari target 3,1 juta hektare yang sudah memiliki sertifikasi FSC sejak 2010.

    Saat ini, sebanyak 20% dari 14 juta hektare konsesi alam aktif di Indonesia telah disertifikasi oleh FSC. Pertumbuhan ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan tercepat di kawasan tropis dalam sertifikasi FSC.

    “Hal ini juga merupakan dorongan utama untuk program sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dari Pemerintah Indonesia, karena perusahaan bersertifikat FSC lebih siap untuk memenuhi persyaratan SVLK juga," ucap Iman.

    Berdasarkan data BPS tahun 2016, beberapa jenis kayu bulat mengalami fluktuasi produksi per tiap triwulannya. Awalnya, produksi pada triwulan I 2016 sebesar 10,41 juta m3, kemudian naik mencapai 10,64 juta m3 pada triwulan II 2016.

    Selanjutnya, penurunan terjadi pada produksi kayu bulat per triwulan III 2016 menjadi 10,53 juta m3. Penurunan memang tak berlangsung lama, karena pada triwulan IV produksi kayu bulat meningkat ke angka 10,67 juta m3.

    Menurut asal pulau tempat kayu bulat dihasilkan, pada 2016, Sumatera menjadi yang paling produktif dengan 25,95 juta m3 atau berkonrtibusi sebesar 61,43%. Kedua, Kalimantan dengan produksi 10,18 juta m3 dan berkontribusi sebesar 24,09% dari total produksi.

    Sedangkan Jawa menghasilkan 4,16 juta m3 atau sekitar 9,84% dari total produksi. Sisanya Maluku & Papua dengan 1,70 juta m3 (4,02%), Sulawesi dengan 0,22 juta m3 (0,53%) dan Bali & Nusa Tenggara 0,04 juta m3 (0,09%).

    Dua Perusahaan
    Sebelumnya, dua perusahaan bidang perkayuan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hutan Alam di Provinsi Kalimantan Timur, pada awal tahun 2018 berhasil memperoleh sertifikat Forest Stewardship Council (FSC).

    "Dua perusahaan ini adalah PT Karya Lestari dan PT Rizki Kacida Reana. Mereka sebelumnya berhasil memperoleh sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) yang diwajibkan pemerintah," ujar Manajer Pengelolaan Hutan Lestari The Nature Conservancy (TNC) Indonesia Bambang Wahyudi.

    Menurutnya, keberhasilan dua perusahaan ini mendapatkan sertifikat PHPL dan FSC tidak lepas dari dukungan TNC Indonesia dalam program Responsible Asia Forestry and Trade (RAFT), sebuah jejaring di Asia Pasifik yang memiliki dua tujuan besar, yaitu mendorong pengelolaan hutan lestari dan perdagangan yang bertanggungjawab.

    TNC mendampingi dua HPH ini karena sebagian besar wilayahnya terdiri dari ekosistem hutan yang sangat khas. Ia menuturkan, sebagian besar konsesi PT Rizki Kacida Reana merupakan hutan kerangas (Heath Forest), tempat masih dijumpainya pohon langka seperti Agathis borneensis dan Araucaria cunninghamii.

    Lokasinya juga meliputi areal konservasi hutan mangrove yang berada di sekitar Muara Sungai Pimping, Tanjung Batu, Kabupaten Berau, yang merupakan kawasan penting untuk dijaga kelestariannya. Sementara tipe hutan di areal PT Karya Lestari merupakan hutan tropis dataran rendah yang didominasi oleh Famili Dipterocarpaceae (Lowland Dipterocarp Tropical Rainforest).

    Wilayah ini juga merupakan habitat satwa yang sudah sangat langka, yaitu Orangutan Kalimantan dari species Pongo pygmaeus morio. PT Karya Lestari, lanjutnya, mulai mendapatkan pendampingan teknis dari TNC Indonesia sejak 2013, sementara PT Rizki Kacida Reana didampingi mulai 2011.

    Kendala terbesar dalam kegiatan ini adalah mengubah kebiasaan pola kerja dari konvensional menjadi pola kerja yang tertata mengikuti Standar Operasi Prosedur (SOP). Beberapa IUPHHK-HA yang sudah mengantongi sertifikat PHPL dan FSC telah melakukan pemanenan kayu berdampak karbon rendah (RIL-C). Langkah ini juga melibatkan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan, mengelola limbah dengan baik, dan menjalankan prosedur kerja yang aman dan terstandardisasi.

    "Kami memberikan pendampingan teknis untuk mendapatkan sertifikasi PHPL dan FSC. Harapannya adalah agar perusahaan dapat menjalankan produksi secara lestari sekaligus memperoleh harga premium di pasar dunia," ungkap Bambang.

    Ia menyebut, TNC bersama sejumlah mitra pembangunan seperti Tropical Forest Foundation Indonesia dan The Forest Trust, berhasil mendampingi 13 IUPHHK-HA untuk mendapat sertifikasi PHPL dan FSC yang tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. (Hani Setiawati, Faisal Rachman)